Oleh Apriadi Gunawan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN Rukka Sombolinggi menyerukan kepada seluruh Masyarakat Adat di Nusantara untuk bangkit bersatu melawan segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan di negeri ini.
“Masyarakat Adat bangkit bersatu,”seru Rukka dalam pidatonya di acara pembukaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara Keenam (KMAN VI) yang berlangsung di Stadion Barnabas Youwe (SBY), Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua pada Senin (24/10/2022). Ribuan Masyarakat Adat meramaikan pembukaan KMAN VI.
Rukka mengatakan kalau kita harus terus memperkuat solidaritas. Menurutnya, Masyarakat Adat sudah membuktikan bahwa kontribusi Masyarakat Adat terhadap negara ini, tidak main-main ketika ia menegaskan 80 persen keanekeragamanan hayati yang masih ada di dunia saat ini, dijaga oleh Masyarakat Adat. Sekarang, ketika kita menghadapi krisis iklim, jawabannya ada di wilayah adat.
“Investasi yang terbaik saat ini, kalau dunia ini ingin keluar dari bencana iklim adalah investasi perlindungan hak-hak Masyarakat Adat, bukan investasi tambang, sawit, apalagi IKN (ibu kota negara),” katanya.
Rukka menjelaskan bahwa KMAN VI kita laksanakan saat ini membicarakan tentang perjuangan Masyarakat Adat. Menurutnya, Masyarakat Adat tidak boleh berpuas diri dengan apa yang telah diraih karena perjuangan masih panjang.
“Perjuangan kita masih panjang. Dan, semua itu tergantung dari kita sendiri,” ujarnya. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia akan baik-baik saja ketika serius dalam mengurus Masyarakat Adat, termasuk mengakui dan melindungi Masyarakat Adat melalui Undang-Undang Masyarakat Adat. Keseriusan tersebut hendaknya ditunjukkan oleh pemerintah untuk melihat masa depan Indonesia yang lebih baik.
Ia melanjutkan pidato dengan menyatakan bahwa negara terus menyebut Masyarakat Adat “diakui sepanjang masih ada dan sesuai perubahan zaman.” Ia mengajak Masyarakat Adat untuk menguji klausul itu.
Ia melontarkan pertanyaan kepada ribuan Masyarakat Adat yang hadir dalam KMAN VI dengan suatu pertanyaan untuk direnungkan: “Apakah kita masih ada?”
Pertanyaan tersebut langsung dijawab secara spontan oleh Masyarakat Adat yang memadati SBY: “Ada!”
Rukka setuju dengan jawaban spontan Masyarakat Adat itu bahwa kita ada. Kemudian, jika kita ingat sejarah, maka Masyarakat Adat telah hidup sesuai dengan perkembangan zaman. Menurutnya, dua hal tersebut telah kita buktikan.
“Sekarang, saatnya pemerintah mensahkan RUU Masyarakat Adat. Sebab, jika tidak segera disahkan, nanti bisa karatan. Kalau sudah karatan, nanti sekrup bisa copot,” tandasnya.
Rukka mengatakan bahwa masih banyak masalah politik. Sikap politik yang terjadi di negeri ini harus disikapi oleh Masyarakat Adat pada kesempatan KMAN VI. Karena itu, momentum KMAN VI harus dimanfaatkan oleh seluruh utusan Masyarakat Adat se-Indonesia untuk bersama-sama memperjuangkan hak Masyarakat Adat.
“Kita harus pastikan kekerasan terhadap Masyarakat Adat segera berhenti dan tidak terjadi lagi,” katanya sembari berseloroh jika tidak ada kekerasan, maka Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) bisa dibubarkan karena tidak ada lagi perampasan wilayah adat.
Rukka menjelaskan bahwa sampai hari ini, kita sudah punya peta wilayah adat sebanyak 20 juta hektar. Hampir semua sudah diserahkan ke pemerintah, tetapi belum dapat pengakuan yang sah. Padahal, kata Rukka, selama pandemi Covid-19, wilayah adat menjadi daerah yang paling aman dan nyaman.
“Di wilayah adat, kita menyaksikan Masyarakat Adat yang tertib melakukan karantina justru menjadi tempat yang palin aman dan nyaman. Kita panen, kita menanam, kita produksi obat-obatan,” katanya sembari mengakui bahwa ada juga Masyarakat Adat yang tidak beruntung selama pandemi karena wilayah adatnya sudah dihabisi oleh perusahaan perkebunan sawit maupun tambang.
Rukka juga menepis anggapan bahwa Masyarakat Adat buta teknologi. Menurutnya, anggapan itu tidak benar.
“Selama kita lockdown, justru kita bisa memanfaatkan teknologi semaksmimal mungkin,” katanya sambil menegaskan “Kitorang (kita) bisa, kitorang ada!”
***
