Oleh Apriadi Gunawan
Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI di Wilayah Adat Tabi, Jayapura, Papua pada 24-30 Oktober 2022, salah satunya akan mengagendakan pemilihan Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN untuk masa bakti lima tahun ke depan. Pemilihan pemimpin AMAN yang berlangsung lima tahun sekali itu dipastikan berjalan demokratis berdasarkan musyawarah mufakat peserta KMAN VI.
Demokrasi Deliberatif
Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi menyatakan bahwa saat ini, ada 21 nama bakal calon Sekjen AMAN yang terjaring, termasuk Eustobio Rero Renggi, Abdi Akbar, dan dirinya sendiri. Rukka menerangkan, semua nama bakal calon tersebut akan digodok oleh anggota AMAN untuk kelak dimusyawarahkan siapa saja sosok-sosok yang tepat untuk menjadi calon Sekjen AMAN. Menurutnya, kemampuan dan keahlian para bakal calon tersebut di AMAN, secara substansi sudah sama semua, tapi yang membedakan adalah pada pendekatan maupun cara kerja.
“Semua nama bakal calon Sekjen AMAN yang terjaring, sedang diproses,” kata Rukka kepada wartawan dalam acara media gathering di Jakarta pada Kamis (14/7/2022). “Itu tanggung jawab Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS).”
Ia menjelaskan bahwa dalam setiap proses pemilihan pemimpin, AMAN berusaha mempraktikkan demokrasi deliberatif atau musyawarah mufakat sebagai cara Masyarakat Adat dalam mengambil keputusan, bukan demokrasi liberal seperti one man one vote (satu orang satu suara). Ia berharap proses pemilihan Sekjen AMAN di dalam KMAN VI, dapat berjalan lancar dan sukses sebab itu turut disaksikan oleh dunia.
“KMAN VI akan disaksikan oleh dunia dengan banyaknya kehadiran para peserta dari Masyarakat Adat, para perwakilan donor, dan lembaga-lembaga internasioal yang hadir. Saat ini, sudah ada sekitar 100 lebih peserta internasional yang mendaftar,” katanya.
Ia bilang, KMAN VI juga akan menjadi kesempatan untuk mengevaluasi apa saja yang sudah terjadi selama lima tahun terakhir maupun ke depan.
“Kongres ini (KMAN VI) adalah tempat untuk merefleksikan apa yang sudah terjadi selama lima tahun terakhir. Apa yang akan kita lakukan lima tahun ke depan? Bagaimana sikap politik Masyarakat Adat terhadap perkembangan kebijakan, situasi HAM, hak Masyarakat Adat, dan situasi keselamatan kita bersama, bukan hanya manusia, tapi juga bumi?”
Menyinggung sikap politik Masyarakat Adat, Rukka menyebut bahwa poin itu memang harus dibahas karena ada banyak kemunduran dalam hal kebijakan yang dilakukan pemerintah, termasuk perihal Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Cilaka), Rancangan UU KUHP, UU IKN, dan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sekarang, kita merasa situasi negara sedang tidak baik di tengah ketiadaan UU Masyarakat Adat yang sudah 10 tahun mangkrak di DPR. Ada banyak sekali kemunduran dalam hal kebijakan,” tandasnya.
Momentum Konsolidasi & Perekonomian Masyarakat Adat
Deputi I Sekjen AMAN Eustobio Rero Renggi yang juga menjadi Ketua Panitia KMAN VI, menyatakan bahwa momentum KMAN VI akan menjadi gerakan konsolidasi Masyarakat Adat di Indonesia. Situasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang dihadapi oleh Masyarakat Adat selama lima tahun terakhir ini, menjadi bahan refleksi.
“Dari proses refleksi tersebut, kita akan rumuskan apa yang akan diputuskan dalam KMAN VI,” kata Eustobio.
Ia menerangkan bahwa akan ada 24 sarasehan Masyarakat Adat yang digelar dalam KMAN VI dengan mengetengahkan beragam isu, mulai dari politik, sosial, ekonomi, hingga budaya. Semua hasil dari sarasehan tersebut akan jadi masukan bagi keputusan-keputusan dalam rangkaian sidang KMAN VI.
Para wakil dari 2.449 komunitas Masyarakat Adat se-Indonesia akan mengikuti KMAN VI di Jayapura, Papua dengan tema “Bersatu Pulihkan Kedaulatan Masyarakat Adat untuk Menjaga Identitas Kebangsaan Indonesia yang Beragam dan Tangguh Menghadapi Krisis.”
Ketua Umum Panitia KMAN VI Mathius Awoitauw yang juga menjabat sebagai Bupati Jayapura, menyatakan bahwa rencananya KMAN VI akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.
“Kami sudah komunikasi langsung dengan Pak Presiden,” ujar Mathius dalam acara media gathering yang sama di Jakarta pada Kamis (14/7/2022).
Ia berharap bahwa perhelatan KAMN VI bisa membuat perekonomian Masyarakat Adat di Jayapura, meningkat. Hal itu disebabkan karena konsumsi yang akan disuguhkan selama berlangsungnya KMAN VI, merupakan makanan khas daerah setempat.
“Itu berarti ekonomi Masyarakat Adat di sana mendapat tempat. Kami juga sediakan pameran budaya,” katanya.
Mathius mengatakan bahwa KMAN VI akan diisi bermacam kegiatan, meliputi pawai budaya, dialog umum, rangkaian sarasehan, sidang-sidang KMAN VI, pagelaran seni dan budaya Masyarakat Adat, pameran produk, festival kuliner, dan Festival Danau Sentani. Ia juga mengutarakan, sebanyak tujuh wilayah adat di Papua dan Papua Barat akan mendapat tempat untuk tampil di pameran dalam memperkenalkan kekhasan mereka.
“Mereka harus tampil di pameran itu (untuk menampilkan) cendera mata, kuliner, dan kerajinan. Kami juga beri ruang untuk komunitas Masyarakat Adat,” ungkapnya.
Pameran dalam KMAN VI, lanjut Mathius, diharapkan jadi momentum untuk menunjukkan bahwa hasil karya Masyarakat Adat juga bisa menjadi andalan bagi ketahanan ekonomi Indonesia.
***
